Jumat, 22 Februari 2013

Contoh Surat Disposisi dan Surat Edaran


Contoh Surat Disposisi

PENGURUS WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA

LEMBAR DISPOSISI
Nomor Agenda :
Tanggal :
Surat dari                 :
Tanggal                     :
Nomor surat            :
Perihal                       :
Diajukan kepada
Isi Disposisi
Paraf



Catatan dan paraf sekretaris













Contoh surat Edaran
KEMENTRIAN KESEHATAN RI
Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (hunting)
Yang terhormat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kelapa Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
di-
          Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : TU.08.03/IV/1400/2011

TENTANG
REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
Sehubungan Degan Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomot 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Dan Peraturan Perdana Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Bersama Ini Disampaikan Sebagai Berikut:
1.    Berdasarkan ketentuan Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi,Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Bab VI Ketentuan Peralihan, Pasal 34 ayat (3) ; Apoteker atau Asisten Apoteker dan Analis Farmasi wajib mengganti Surat Penugasan, Surat Izin Kerja, Surat Izin Asisten Apoteker, atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker dengan STRA dan SIPA/SIKA atau STRTTK dan SIKTTK paling lambat 31 Agustus 2011.
2.    Bahwa Komite Farmasi Nasional, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam masa peralihan ini diperkirakan belum dapat menyelesaikan selurut peralihan Surat Penugasan, Srat Izin Kerja, Surat Izin Asisten Apoteker, atau Surat Izin Kerja Asisten Apoteker menjadi STRA dan SIPA/SIKA atau STRTTK dan SIKTTK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011, maka ditetapkan masa peralihan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2011.
3.    Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 899/Menkes/Per/V/2011, SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas produksi atau distribus/penyaluran.
Dengan demikian Apoteker wajb memilih satu tempat untuk menjalankan pekerjaan kefarmasiaannya secara penuh waktu.
4.    Apoteker yang memiliki SIPA sebagai penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 899/Menkes/Per/V/2011.
5.    Sesuai ketentuan Pasal 14, ayat (3) Permenkes Nomor 899/Menkes/Per/V/2011. STRTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tempat diselenggarakan pendidikan tenaga teknis kefarmasian. Proses pemberian STRTTK dapat dilakukan melalui manajemen satu pintu perizinan pemerintah daerah tetapi tetap harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Diinas Kesehatan Provinsi secara berkala mengirimkan specimen tanda-tandanya dan laporan penerbitan STRTTK kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
6.    Sesuai ketentuan Pasal 19 Permenkes Nomor 899/Menkes/Per/V/2011, SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian  dilakukan. Proses pemberian SIPA, SIKA atau SIKTTK dapat dilakukan melalui manajemen satu pintu perizinan pemerintah daerah tetapi harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara berkala mengirimkan specimen tandatangannya dan laporan penerbitan SIPA, SIKA atau SIKTTK kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
7.    Terhadap Surat Izin Apotek, Surat Izin PBF atau PBF Cabang, Izin Industri Farmasi, Izin Industri Obat Tradisional, Izin Industri Kecil Obat Tradisional, Izin Produksi Kosmetika, tidak perlu melakukan pembaharuan izin sepanjang berkaitan dengan SIPA, SIKA atau SIKTTK.
8.    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemetaan tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, jumlah penduduk, kebutuhan pelayanan kesehatan, keterjangkauan pelayanan dan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada, dan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kefarmasian setempat dan wakil organisasi profesi, mengupayakan agar terdapat keseimbangan antara jumlah tenaga kefarmasian dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, serta melaporkannya kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


Hal ini berdasarkan pemetaan tenaga kefarmasian tersebut terdapat kebutuhan (kekosongan) apoteker dan / atau tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas, dan memperhatikan Pasal 108 Undang-Undang Noomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menetapkan dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat untuk dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas di puskesmas yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta                                 
Pada tanggal 07 September 2011           
Tembusan Yth :
1.    Gubernur di seluruh Indonesia
2.    Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
3.    Pejabat Eselon I dan II Kementerian Kesehatan
4.    Ketua KFN
5.    Ketua KKI
6.    Ketua MTKI


1 komentar:

Kasih jejak mu di blog ini ya :)